Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

Kisman Ady; Telly Muriany; Moh Daud Marasabessy; Amirudin Rumbouw

Kisman Ady Universitas Darussalam Ambon
Telly Muriany Universitas Darussalam Ambon
Moh Daud Marasabessy Universitas Darussalam Ambon
Amirudin Rumbouw Universitas Darussalam Ambon

Keywords: Implementasi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.

Abstract

Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi terjawabnya keberhasilan setiap program desa maupun anggaran yang dikelolah pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lokasi penelitiannya adalah Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Penelitian dengan pendekatan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah pertama wawancara mendalam terhadap semua informan yang dianggap dapat memberikan data yang valid terkait masalah penelitian, kedua observasi dilakukan dengan cara mengamati secara lansung setiap kegiatan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Liantasik tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik yang ditandai dengan banyaknya program desa yang tidak tuntas seperti jalan penghubung desa dengan jalan umum, talut pemancing pasir, dan taman kanak-kanak. Begitu juga terdapatnya penyalahgunaan anggaran oleh pihak pemerintah desa tetapi tidak ada langkah yang dilakukan BPD untuk mengatasi masalah tersebut

References

Ady Kisman dan Triyani Nining 2020. Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Penerbit Restorica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
Anggito Albi dan Johan Setiawan 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit CV. Jejak, Sukabumi.
Elisabeth Lenny Marit dkk 2021. Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Penerbit Yayasan Kita Menulis
Irawan Nata 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Karmanis dan Karjono 2020. Buku Pedoman Belajar Analisis Implementasi Kebijakan Publlik. Penerbit CV. Pilar Nusantara.
Nurchotimah Aulia Sholichah Iman 2021. Pengawasan Pelayanan Publik. Penerbit Jejak Pustaka.
Nugroho Dwidjowijoto Riant 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Penerbit PT Elex Media Komputindo.
Phuk Tjilen Alexader 2019. Konsep Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit Nusa Media, Bandung.
Syahruddin 2019. Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus. Penerbit Nusa Media, Bandung
Sigit Pramukti Angger dan Meylani Chahyaningsih 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Tahir Arifin 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerbit Alfabeta, Bandung
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.