Implementasi Kebijakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur

Abstract

Tujuan implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting. Peran Badan Permusyawaatan Desa Kilmury dalam mengimplementasikan fungsinya yang telah diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 06 tahun 2014 merupkan langka strategis untuk perkembangan desa secara mandiri namun peran ini tidak mendapat perhatian serius oleh implementornya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi masalah tersebut dengan ukuran indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur. Pendekatan penelitiannya adaah metode kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada proses pembahasan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa, kebanyakan usulan masyarakat terkait program desa yang diharapkan tidak mendapat prioritas dikarenakan BPD tidak tegas dalam penyampaian aspirasi masyarakat, tidak jalannya pengawasan BPD terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan Pemerintah Desa dengan alasan pemerintah desa tidak berada di Desa Kilmury. Implementasi fungsi BPD yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya hubungan komunikasi, kerja sama, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang terpecah-pecah.