Implementasi Kebijakan Terkait Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Binaan
Keywords:
Implementasi Kebijakan, Keamanan, KetertibanAbstract
Wilayah Polsek Pulau Gorom merupakan wolayah dengan angka kejahatn yang tinggi disebabkan oleh tindakan-tindakan masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Indikasi-indikasi diantaranya seperti konflik sering terjadi di setiap desa menjelang pemilu baik antar masyarakat maupun antar keluarga, konflik yang timbul dari kalangan pemuda menjelang perayaan kegiatan berupa pesta perkawinan, dan konflik juga sering timbul antar masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan serta konflik lain yang terjadi secara insidentil. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menhetahui peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan peran diantaranya menjaga keamanan dan ketertiban pada desa binaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualiatif. Setelah dilakukan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keadaan desa binaan dimana sebelum adanya Bhabinkamtibmas adalah keamanan desa selalu terganggu dengan kebiasaan pemuda yang sering mabuk-mabukan saat perayaan pesta perkawinan dan juga acar lain yang sejenis. Kondisi sebagaimana yang diuraikan dapat berubah secara perlahan saat ditugaskannya Bhabinkamtibmas di desa setempat untuk itu kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu ketertiban dapat teratasi dengan baik.
References
Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 180-193.
Fahturrahman, M. (2016). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 2(02), 14-27.
Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 324-334.
Ady, K. (2020). lmplementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur: lmplementasi Law No. 06/2014 Article 55 on The Functioning of Village Permusyawaratan Agency in the Scope of Siritaun Wida East District East Seram Regency. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 6(2), 35-42.
Silitonga, D. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, 21(2), 46-65.
Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., ... & Wirasati, W. (2023). Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Ady, K., Marasabessy, M. D., Sera, S., & Marasabessy, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kilmury Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur. BESTERKUNDE, 2(2), 1-11.
Ady, K., Muriany, T., Marasabessy, M. D., & Rumbouw, A. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. BESTERKUNDE, 1(2), 25-34.
Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
