https://unidar.e-journal.id/jih <p><strong>Aneka Hukum</strong> adalah jurnal ilmu hukum yang berisi tentang analisa dan kaidah hukum yang berlaku. Jurnal ini terbit sebanyak dua kali per tahun yakni pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini juga lebih difokuskan pada ilmu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Sosioolgi Hukum, Antropologi Hukum, Hukum Islam dan ilmu hukum relevan lainnya yang berkaitan dengan penerapan ilmu hukum</p> en-US Aneka Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 2798-236X https://unidar.e-journal.id/jih/article/view/168 <p>Masalah Implementasi eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terutama dalam hubungannya dengan masalah kepastian hukum dari segi perlindungan hukum bagi rakyat dalam kaitannya de nga n pelaksanaan otonomi Daerah. Sebab apa gunanya bagi pencari keadilan <em>(Justiciable) </em>yang menang perkaranya kalau pada akhirnya Putusan tersebut bersengketa tidak mau secara sukarela mentaatinya. Pasal116 ayat (3) sampai denganayat (6) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dala menerapkan eksekusi putusan, tidaklah ckup tanpa mempertimbangkan adanya ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan implementasi eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seperti Undang-umdang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, terutama kedudukan Kepala Pemerintah Daerah dalam era otonomi Daerah.&nbsp; Olehnya itu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hokum tetap <em>(inkracht van Geijsde) </em>ternyata tidak dapat dilaksanakan dan / atau tidak dilaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dalam era otonomi seluas-luasnya dan kurangnya pemahaman Kepala Daerah terkait dengan perlindungan hokum dan kepastian hokum dalam Negara Hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.</p> Rukiah Latuconsina Moh Daud Marasabessy Emy Ollong ##submission.copyrightStatement## 2022-11-02 2022-11-02 1 2 1 16 https://unidar.e-journal.id/jih/article/view/106 <p>Secara yuruidis Pengesahan Peraturan ppemerintah pengganti undang-undang &nbsp;yang telah disahkan menjadi Undang-Undang &nbsp;Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan agar mencegah organisasi-organisasi yang bertentangan dengan pancasila tetapi juga memberikan suatu kemunduran hukum di indonesia terutama yang berkaitan dengan organisasi masyarakat, olehnya itu pemerintah harus mencari langkah-langkah dalam hal regulasi yang baru agar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan organisasi masyarakat di indonesia.</p> Irham M. Jiat Latuamury Rosita Tehuayo ##submission.copyrightStatement## 2021-12-31 2021-12-31 1 2 17 23 https://unidar.e-journal.id/jih/article/view/169 <p>Factors causing the occurrence of corruption in village fund funds are caused by various factors including regulatory factors that give broad authority to village heads in managing village funds, as well as village heads who do not know how to manage village funds properly so that ignorance causes what they do. without realizing that it is a criminal act of corruption and lack of community participation in controlling the management of village funds, therefore the government must conduct socialization to village heads in managing village funds.</p> <p><em>Keywords: Criminology, Village Fund Corruption</em></p> Emy Ollong Rukiah Latuconsina Ali Tamrin Wasolo Budyanto Budyanto ##submission.copyrightStatement## 2021-12-31 2021-12-31 1 2 24 37