PERAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU TENGAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS PALA BANDA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Abstract

Tulisan ini membahas tentang peran Pemerintah DaerahMaluku Tengah dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis Pala Banda sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pala Banda saat ini tengah diperjuangkan untuk mendapatkan perlindungan Hukum IG, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah DaerahMaluku Tengah tidak memiliki kontribusi yang berarti karena kontribusi tersebut dominannya ada pada Pemerintah Propinsi. Faktor penyebab sampai saat ini Pala Banda belum didaftarkan adalah menyangkut strukur hukum ( legal structure) dari Pemerintah DaerahMaluku Tengahyaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang HKI khususnya IG di antara dinas-dinas terkait belum memadai, yang menyebabkan perannya sebagai Pemerintah Daerah belum dioptimalkan di samping faktorfaktor lain seperti masalah anggaran, serta lemahnya sistem koordinasi. Selain itu masalah Kultur hukum ( legal culture) dari masyarakat sebagai imbas dari kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis atau kegiatan lain yang berkaitan dengan IG, menyebabkan kurangnya kepedulian tentang pentingnya perlindungan hukum IG Pala Banda.